1 / 1

MEWAKILI PEMERINTAH KABUPATEN SE – INDONESIA, LAURA BICARA PENGELOLAAN PELABUHAN

News Update – Eksistensi Bupati Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid di kalangan kepala – kepala daerah di tanah air semakin diperhitungkan. Setelah sebelumnya beberapa kali didapuk menjadi pembicara utama di berbagai seminar nasional, kali ini Hj. Asmin Laura Hafid kembali dipercaya menjadi keynote speaker dalam Webinar “Peluang Pemerintah Daerah Mengelola Pelabuhan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) bekerjasama dengan Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI).

Dalam webinar yang dimoderatori oleh Sekretaris Jenderal ABUPI Liana Trisnawati tersebut, juga tampil Ketua Umum HKI Sanny Iskandar, dan Wakil Ketua ABUPI Bidang Regulasi Ariyanto Purboyo.

Secara virtual dari Kantor Bupati Nunukan, Selasa (31/8), Laura yang juga menjabat sebagai wakil bendahara umum APKASI itu menyampaikan bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020, pemerintah daerah memungkinkan untuk memprakarsai pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan pelabuhan, atau berkeinginan untuk mengelola pelabuhan yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat, khususnya untuk pelabuhan – pelabuhan yang belum diusahakan secara komersil, melalui Unit Penyelenggara Pelabuhan Pemerintah Daerah (UPP Pemda) atau BUMD.

Laura mengapresiasi saat ini sudah ada beberapa pelabuhan yang pengelolaannya telah diserahkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. “Ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah dianggap mampu mengelola pelabuhan di wilayahnya sendiri. Namun demikian, kami (APKASI) tentu berharap agar lebih banyak lagi pelabuhan yang diserahkan kepada pemerintah daerah sehingga kapasitas daya saing daerah akan semakin meningkat,” kata laura.

Menurutnya, keberadaan pelabuhan di suatu daerah sangat penting untuk menopang aktivitas perekonomian, baik di sektor industri dan perdagangan, menopang jasa perbankan, jasa transportasi, perparkiran, gudang logistik, karantina dan lain sebagainya. “Intinya, jika ada satu pelabuhan di suatu daerah, maka aktivitas ekonominya pasti meningkat, dan pendapatan daerahnya juga akan semakin dinamis,” ujarnya.

Diakui pada awal – awal pengelolaan pelabuhan, pemerintah daerah pasti mengalami berbagai kendala, seperti minimnya sumber daya manusia dan anggaran. Namun ia yakin jika ada sinergi dan kebersamaan diantara seluruh stakeholder yang terkait dengen kepelabuhanan, maka semua persoalan tersebut akan diatasi dengan baik. “Bahkan ke depanya bukan hanya mampu mengelola, pemerintah daerah sangat mungkin meningkatkan kapasitas pelabuhan – pelabuhan tersebut,” pungkasnya. (HUMAS/DISKOMINFOTIK)
Bagikan ke...

Meirita Syaputri

Comments

X