1 / 1

BERSAMA DP3AP2KBD NUNUKAN, DP3AP2KB PROVINSI KALTARA GELAR WORKSHOP PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK USIA DINI

Psikolog : Anak perempuan yang kawin di usia muda memiliki ancaman kesehatan mental serta seringkali mengalami stres ketika meninggalkan keluarganya

News Update – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Provinsi Kalimantan Utara

Melaksanakan Workshop pencegahan perkawinan usia anak di Kabupaten Nunukan bersama dinas P3AP2KB Kabupaten Nunukan serta kelompok kerja pencegahan dan penanganan KtPA disatuan pendidikan, di Aula Kantor Bupati Nunukan Lantai 5, pada Kamis (26/11/2020).

Pernikahan dini melonjak selama pandemi, beberapa hal penyebabnya antara lain adalah dampak dari kurangnya aktifitas, kemiskinan, meningkatkan status sosial, tradisi dan budaya, keluarga perempuan harus menerima jika ada yg melamar putri nya, kurangnya pendidikan, kehamilan diluar nikah karena tidak memahami resiko pergaulan bebas.

Plt.Gubernur Kalimantan Utara dalam sambutannya yang di sampaikan oleh Asisten Administrasi Umum Muhammad Amin, SH mengatakan perkawinan anak di usia dini merupakan posisi rentan bagi anak khususnya perempuan untuk mendapat kekerasan.

“Perkawinan di usia Anak mengalami peningkatan hampir setiap tahunnya, dengan berbagai kondisi, usia kawin anak merupakan posisi rentan bagi anak, khususnya perempuan untuk mendapatkan kekerasan, baik secara psikis, ekonomi, fisik, dan seksual,” jelasnya.

Sambungnya, khususnya di Kalimantan Utara organisasi yang fokus terhadap perempuan dan anak kesulitan untuk mendata perkawinan anak yang tidak tercatat di Kemenag, hal ini disebabkan karena banyaknya pihak keluarga yang menutup-nutupi dengan alasan menjaga nama baik keluarga.

Selain itu sambungnya, perlindungan terhadap perempuan dan memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-hak nya dapat memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender, sedangkan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin perlindungan terhadap anak dan hak – hak nya.

“Isu Gender dan Anak merupakan masalah utama dalam pembangunan, khususnya pembangunan sumberdaya manusia, walaupun sudah banyak usaha yang di lakukan pemerintah untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak namun data menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam hal akses, partisipasi, manfaat, serta penguasaan terhadap sumberdaya seperti pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi,”katanya.

Fanny E. Sumaſouw, S.Psi, Psikolog Profesi Palkolog Universitas Wisnuwardhana Malang sebagai narasumber dalam kegiatan ini menyampaikan dalam pandangan kesehatan, anak perempuan yang kawin pada usia muda berpotensi mengalami kehamilan berisiko tinggi.

“Anak perempuan yang kawin di usia muda memiliki ancaman kesehatan mental serta seringkali mengalami stress ketika meninggalkan keluarganya dan harus mulai bertanggung jawab atas keluarganya sendiri bahkan, dampak buruk yang harus mereka terima pada perkawinan anak tersebut anak rentan mengalami Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT),” katanya.

Tambahnya, dampak psikologis juga ditemukan dimana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan remaja.

“Ketidaksiapan antara pasangan tersebut menjadi latar belakang rentan akan kekerasan yang dialami oleh perempuan maupun laki-laki dalam rumah tangga. Selama itu dapat pula menimbulkan trauma yang berkepanjangan jika terjadi perpisahan atau berakhirnya masa pernikahan mereka,” katanya.

Tidak itu saja sambungnya dilansir, pada tahun 1989, pemerintah di seluruh dunia menjanjikan hak yang sama untuk semua anak dengan mengadopsi Konvensi PBB untuk hak-hak Anak. Konvensi ini mengatur hal apa saja yang harus dilakukan negara agar tiap-tiap anak dapat tumbuh sesehat mungkin, bersekolah, dilindungi, didengar pendapatnya, dan diperlakukan dengan adil.

“Salah satu upaya untuk menjalankan amanah tersebut adalah dengan melakukan upaya pencegahan secara masif serta dilakukan oleh seluruh pihak agar tidak terjadi perkawinan anak,” pungkasnya.

Perlu diketahui, Workshop perumusan sistem pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Nunukan bersama Dinas Pendidikan dan Dinas P3AP2KB Provinsi Kalimantan Utara serta kelompok kerja Pencegahan dan penangan KtPA di satuan Pendidikan merupakan upaya konkret untuk memutuskan mata rantai perkawinan anak yang dimulai dari lembaga pendidikan. (HUMAS/Diskominfotik)

Bagikan ke...

Meirita Syaputri

Comments

X