PARIPURNA DIGELAR DENGAN AGENDA JAWABAN PEMDA ATAS PEMANDANGAN UMUM DPRD TERHADAP 2 RAPERDA INISIATI
News Update

By Muhammad Firdaus (Kelas Linux) 22 Apr 2018, 21:13:49 WIBDaerah

PARIPURNA DIGELAR DENGAN AGENDA JAWABAN PEMDA ATAS PEMANDANGAN UMUM DPRD TERHADAP 2 RAPERDA INISIATI

Keterangan Gambar : Suasana Rapat Paripurna Kabupaten Nunukan


Rapat Paripurna Ke-11 masa sidang I tahun 2018 dilaksanakan dalam rangka penyampaian jawaban Pemerintah Daerah atas Pemandangan Umum Anggota Dewan terhadap 5 (lima) Raperda Prakarsa Pemerintah Daerah dan jawaban DPRD atas pendapat Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Daerah terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD. Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan pada Selasa pagi (17/2) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nunukan Hj. Nursan di hadiri oleh 15 Dewan.

Dalam sambutannya, Hj. Asmin Laura Hafid mengatakan "Pemerintah Daerah menyambut baik terhadap saran mengingat kebutuhan dan kepentingan terhadap perubahan perda yang begitu besar. Ada 2 (dua) hal penting yang menjadi landasan filosofis terhadap terbitnya peraturan menteri tersebut, yang pertama perlu dilakukannya penyesuaian Kelembagaan Pengelolaan kawasan perbatasan negara dan yang kedua, Pembentukan Badan Pengelola Perbatasan harus ditindaklanjuti oleh masing-masing daerah yang secara geografis berbatasan langsung dengan negara tetangga sehingga setiap daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga wajib dibentuk BPPD." terang Bupati Nunukan dalam hal ini diwakili oleh Robby Nahak Serang selaku Asisten Ekonomi dan Pembangunan.

Sementara, Markus juga menyampaikan jawaban DPRD atas pendapat pemerintah daerah terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD. "pengembangan pertanian organik sangat mendukung untuk menjaga ekosistem dan kesuburan tanah. Seperti BUMDes yang sedang berjalan di maksudkan mendorong untuk menampung kegiatan masyarakat melalui program, mengenai rancangan tersebut kami sepakat." ungkap Markus sebagai Juru Bicara Badan Pembentukan Peraturan Daerah. (Mimi/foto:ATY)