1 / 1

PERSIAPKAN PERDA, SATPOL PP SOSIALISASI PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

News Update – Staf Ahli SDM dan Kesra Abdi Jauhari mewakili Plt Bupati Nunukan Ir.H.Faridil Murad membuka sosialisasi peningkatan status Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di Kabupaten Nunukan kepada masyarakat baik itu pelaku usaha seperti tempat hiburan dan pemilik kafe, Senin (23/11) di Hotel Lenfin.

Dalam acara itu juga dihadiri Plt Bupati Nunukan Ir. H. Faridil Murad yang diwakili Staf Ahli SDM dan Kesra Pemerintah Kabupaten Nunukan, Abdi Jauhari, Tenaga Kesehatan, TNI, POLRI, Forkopimda, Satpol-PP, dan para pelaku usaha.

Dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden RI No.6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19, serta Instruk Menteri Dalam Negeri No.4 Tahun 2020 Tentang Pedoman penyusunan Peraturan Kepala Daerah dalam rangka penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di daerah, Pemerintah Darah Kabupaten Nunukan melalui Satpol-PP Kabupaten Nunukan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama kepada pelaku usaha yang ada di Nunukan, dilanjutkan penandatanganan pernyataan sikap oleh pemilik kafe dan THM.

Dalam sambutannya dikatakan saat ini baik masyarakat maupun seluruh penyelenggara negara menghadapi situasi pandemi covid-19. Begitu juga dengan Kabupaten Nunukan tidak luput dari pandemi ini.

“Sesuai arahan dan instruksi presiden, di Kabupaten Nunukan juga telah melakukan langkah-langkah taktis dan strategis guna menghadapi pandemi covid-19,” kata Abdi Jauhari.

Sehingga perlu untuk bekerja sama dalam menghadapi dan memutus rantai penyebaran covid-19 di Kabupaten Nunukan, dengan adanya Peraturan Bupati menjadi Peraturan Daerah tentang penerapan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19, hal ini tentu harus dimaknai sebagai semangat dan komitmen bersama untuk dapat semakin menegakkan disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Terkhusus bagi semua peserta sosialisasi hari ini yang terdiri dari para pemilik kafe, restoran, dan rumah makan yang ada di Nunukan.

Selepas diluncurkannya era new normal dan kemudian dilanjutkan dengan adaptasi kebiasaan baru, menurut Abdi memang tidak bisa dipungkiri ada beberapa pelonggaran sebagai upaya pemulihan ekonomi dan sosial yang terdampak covid-19.

“Namun demikian, beberapa waktu sudah kita jalani bersama dan ada beberapa hal yang sudah dapat dievaluasi sehingga dengan peningkatan status regulasi daerah ini, maka diharapkan tingkat kepatuhan terhadap disiplin protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian covid-19 dapat semakin meningkat”, tambah Abdi.

Lebih lanjut diharapkan kafe, rumah makan, restoran sebagai titik keramaian masyarakat dapat menjadi teladan dan contoh yang baik bagi masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan. Sehingga kampanye ini tidak hanya sekedar seremonial saja, namun benar-benar merasuk di seluruh kehidupan keseharian masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Satuan Polisi pamong praja kabupaten Nunukan Drs. Abdul Kadir mengatakan bahwa terkait sanksi yang akan dikenakan bagi para pelanggar akan dikenakan baik untuk perorangan maupun pelaku usaha. Untuk perorangan, diantaranya berupa teguran lisan dan tertulis, serta kerja sosial, yang penerapannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing. Sedangkan bagi pelaku usaha, diantaranya juga berupa teguran lisan dan tertulis, denda administratif yang besarannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing, penghentian dan penutupan sementara tempat dan penyelenggaraan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

Kasat Pol PP juga menjelaskan bahwa untuk sanksi kerja sosial, dikenakan bagi orang yang tidak mengenakan masker, diantaranya berupa pengucapan persyaratan minimal protokol kesehatan Covid-19, atau melakukan praktek cara mencuci tangan yang benar, atau mengucapkan Pancasila secara urut dan teratur, atau menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, atau membersihkan fasilitas umum, selama sekitar 30 menit, atau lari serta jenis sanksi sosial lainnya yang tidak melanggar HAM, yang dilaksanakan oleh Satpol PP bersama instansi perangkat daerah terkait, dan dapat didampingi oleh unsur kepolisian dan TNI, melalui pemantauan, pengawasan, pemeriksaan atau razia, serta laporan atau pengaduan masyarakat.

Pada prinsipnya Pemerintah Kabupaten Nunukan di masa pandemi saat ini tidak melarang orang untuk berkegiatan, asalkan pelaksanaannya harus sesuai serta mematuhi protokol kesehatan.

Dalam kesempatan tersebut hadir sebagai
narasumber yakni Kapolres Nunukan, Kajari Nunukan, Dinkes Nunukan, BPBD Nunukan ( HUMAS/Diskominfotik).

Bagikan ke...

Meirita Syaputri

Comments

X