1 / 1

Berstatus Sekolah Swasta, Kewenangan Pemda Untuk Membantu SMP Budi Luhur Terbatas

WARTA HUMAS – Terkait Dengan postingan yang viral di media sosial facebook tentang kisah seorang guru di SMP Budi Luhur, Sebakis, Kecamatan Sebuku, yang sudah hampir dua tahun tidak menerima gaji, Kepala Bidang pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan Widodo, S.PKP.,M.Si menyampaikan bahwa SMP Budi Luhur merupakan sekolah swasta yang dikelola oleh yayasan di bawah pembinaan Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia, sehingga kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nunukan untuk memberikan bantuan menjadi terbatas.

Dikbud Kabupaten Nunukan, menurut Widodo, sebetulnya sudah membantu dengan cara mengakomodir sekolah tersebut berada di bawah binaan SMP PGRI Nunukan.

Selanjutnya Widodo menjelaskan bahwa Kepala Dinas Pendidikan juga telah pernah menyambangi SMP Budi Luhur Sebakis yang telah meluluskan 3 angkatan ini untuk melihat kondisi dan keadaan belajar mengajar yang ada disana.

“Karena sekolah ini sudah berjalan 3 tahun dan sudah mau meluluskan muridnya, sementara perizinannya belum selesai. Maka Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan memasukkan SMP Budi Luhur tersebut sebagai filial (cabang, Red) dari SMP PGRI Nunukan. Inipun sebetulnya hanya bersifat sementara, karena ingin menyelamatkan murid -murid agar bisa mengikuti ujian. Tetapi statusnya sendiri tetap sekolah swasta yang berada di bawah naungan Yayasan,” kata Widodo.

Sebagai sekolah ‘induk’, SMP PGRI Nunukan sebetulnya juga sudah memberikan bantuan kepada SMP Budi Luhur melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan BOS Daerah (BOSDA) yang sumber dananya dari APBN dan APBD meskipun jumlahnya terbatas.

“Kalau soal pendanaan, sebetulnya SMP PGRI juga sudah memberikan bantuan karena SMP PGRI menerima dana BOS dari pemerintah. Tetapi kalau permasalahan gedung dan sarana – prasarana yang lain memang tidak bisa karena statusnya memang masih sekolah swasta di bawah pengelolaan Yayasan dan lahannya masih milik Kementerian belum diserahkan ke Pemda,” terangnya.

Widodo mengakui sampai saat ini di wilayah Sebakis belum ada sekolah negeri, karena daerah yang sering disebut sebagai SP 5 itu adalah wilayah transmigrasi yang masih berada di bawah kewenangan Kementerian Transmigrasi. Baru pada akhir tahun 2019 lalu, menurutnya, pengelolaan pengembangan wilayah transmigrasi itu sudah diserahkan kepada Pemerintah daerah, cuma aset – aset yang berada di dalamnya belum diserahkan sepenuhnya.

“Dengan adanya penyerahan itu, maka nanti terserah pemerintah daerah : apakah mau dibangun sekolah, mau dijadikan desa, semuanya diserahkan kepada pemerintah daerah. SK-nya dari kementerian baru – baru ini kita terima, baru beberapa minggu lalu kami terima dari pemerintah provinsi Kaltara,” katanya.

Terkait dengan adanya guru yang tidak menerima gaji selama hampir 2 tahun, Widodo menyatakan bahwa guru tersebut sebetulnya bisa dibayarkan dari dana BOS asalkan memenuhi syarat, yaitu memiliki ijazah S-1, masuk dalam daftar pokok pendidik (Dapodik) dan memiliki NUPTK (Nomor Unit Pendidik dan Tenaga Kependidikan) .

“Sayangnya menurut informasi sebagian besar guru di sekolah itu hanya memiliki ijazah SMA. Itulah yang menjadi kendala. Jadi Dinas pendidikan bukannya tutup mata atas persoalan ini, kita sangat ingin membantu tetapi terbatasi oleh aturan dan ketentuan yang ada. Mudah – mudahan jika nanti pengelolanya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah secepatnya kita bisa menyelesaikan masalah itu,” katanya lagi.

Sebagai informasi, baru – baru ini viral postingan salah seorang pengguna facebook bernama Yudha Ajie yang menyatakan bahwa istrinya yang mengajar di SMP Budi Luhur di Sebakis tidak menerima gaji selama 2 tahun.

Dalam postingan itu juga disebutkan, bahwa awalnya istrinya hanya menerima gaji sebesarRp. 250 ribu per bulan. Karena minimnya gaji yang diterima, jumlah guru yang mengajar di sekolah itu kini tinggal 2 orang, dari tadinya berjumlah 8 orang. Di akhir postingan itu, Yudha Ajie meminta perhatian dari pemerintah daerah.

Selain itu, postingan itu juga dilengkapi dengan foto – foto kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan. (HUMAS)

Bagikan ke...

abdurrahman rahman

Comments